Wednesday, August 23, 2006

BAGIAN IKLAN KAMI


Jika Anda tertarik untuk memasang iklan pada majalah kami, dapat menghubungi bagian iklan kami berikut. Data ini per tanggal 22 AGustus 2006. Untuk data sselanjutnya akan kami pasang pada informasi mendatang. Diluar yang diatas bukanlah bagian iklan kami, dan kami tidak bertanggungjawab atas terjadi segala sesuatu terhadap kerugian material para klien. Seluruh pembayaran iklan kami ditujukan melalui Rekening Bank, atas nama PT. Karya Cipta Intelektual Indonesia. Kami tidak menerima pembayaran cash.

Menegakkan UU Hak Cipta


Oleh: Dr. RANTI FAUZA MAYANA, S.H.

UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) pada dasarnya bertujuan positif untuk melindungi, memagari, memberikan rambu-rambu, dan menetapkan aturan main di bidang hak cipta. UUHC di satu pihak melindungi hak para pencipta atas jerih payah yang telah dikeluarkannya dengan hak yang mengandung nilai ekonomi dan moral. Sementara itu, di pihak lain UUHC akan memberikan suatu kepastian hukum bagi para masyarakat industri bahwa investasi yang ditanamkan untuk memproduksi suatu karya cipta dapat direncanakan, diukur, dan diprediksi.
Salah satu batu ujian yang dihadapi berkaitan dengan perlindungan hak cipta di Indonesia pascadiundangkannya UUHC adalah sampai sejauh mana pemerintah dan masyarakat dapat secara konsisten menegakkan dan melaksanakan UUHC tersebut. Suatu undang-undang efektivitasnya tidak hanya diukur oleh kualitas materi muatan undang-undang itu sendiri, tetapi lebih jauh diukur oleh penegakannya melalui mekanisme pelaksanaan di lapangan berupa penegakan hukum secara konsisten.
Kendala dalam penegakan UUHC terkait dengan faktor budaya sebagian masyarakat Indonesia yang masih belum mengenal perlindungan hak cipta, sebagai salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI). Budaya sebagian masyarakat Indonesia cenderung menganggap HKI sebagai suatu public right dan bukan merupakan suatu private right yang membutuhkan perlindungan hukum yang optimal.
Kenyataan ini tidak dapat dimungkiri dan membutuhkan waktu untuk dapat mengubah visi tersebut. Budaya masyarakat Indonesia yang masih bersifat komunal yang cenderung tidak mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi tersebut merupakan salah satu kendala yang besar dalam penegakan UUHC. Di satu sisi, pemerintah harus menegakkan UUHC tersebut untuk memenuhi kewajiban TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) sebagai konsekuensi yuridis ikut sertanya Indonesia sebagai anggota WTO (World Trade Organization) dan turut serta menandatangani perjanjian multilateral GATT Putaran Uruguay 1994 serta meratifikasinya dengan UU No. 7 Tahun 1994. Hal ini erat relevansinya dengan penarikan investasi asing, peningkatan ekspor yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, di sisi lain, budaya masyarakat Indonesia, belum sepenuhnya mengenal dan mengerti mengenai perlindungan HKI (dalam hal ini hak cipta).
Hal tersebut sangat ironis mengingat dengan dibajaknya suatu karya intelektual tersebut, sebenarnya pada saat yang bersamaan karya yang dibajak tersebut telah dikomersialkan oleh pihak lain. Ketidakmengertian sebagian masyarakat Indonesia mengenai pentingnya perlindungan hak cipta sangat membutuhkan perhatian yang serius, mengingat perlindungan hak cipta akan menunjang pengembangan usaha pencipta dan meningkatkan pembangunan ekonomi secara nasional.
Kendala lainnya adalah justru terletak pada sebagian masyarakat Indonesia lainnya yang sebetulnya mengetahui tentang perlindungan hak cipta, tetapi tidak mau melaksanakan ketentuan dimaksud. Unsur ini di antaranya adalah para pembajak karya hak cipta, penjual dan pengedar karya-karya hak cipta secara ilegal. Perlu dikemukakan juga bahwa pembeli dan penikmat karya cipta tidak termasuk pelanggar hak cipta selama terbatas digunakan untuk diri sendiri. Akan tetapi tindakan penikmat karya cipta hasil bajakan tersebut justru yang menyuburkan pelanggaran-pelanggaran hak cipta.
Jika dikaitkan dengan kondisi Indonesia pada saat ini pascakrisis ekonomi yang berkepanjangan terdapat adanya kecenderungan persepsi yang menyesatkan dari masyarakat bahwa pemberantasan pembajakan HKI dalam hal ini hak cipta identik dengan pemberantasan hak untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Masalah ini memerlukan suatu perhatian yang serius dari semua pihak yang terkait sebab jika dibiarkan secara berlarut-larut, maraknya pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan berbagai karya cipta yang berlangsung akan terkait dengan ketidakpercayaan dunia internasional terhadap Indonesia dan kemungkinan timbulnya tindakan pembalasan silang yang secara langsung akan berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan ekonomi Indonesia.
Penegakan UUHC harus mengedepankan prinsip bahwa undang-undang ini benar-benar dibuat untuk memberikan keadilan secara universal, dengan demikian berkaitan dengan perlindungan hak cipta, maka setiap orang di negeri ini tidak boleh lagi mengukur rasa keadilan berdasarkan kacamata subjektifnya masing-masing. Setiap orang tidak diperkenankan menganggap, bahwa yang adil adalah yang menguntungkan dirinya, tanpa perlu memahami hak-hak yang terkait dengan perlindungan ciptaan orang lain.
Dengan demikian, perlu ditanamkan adanya kesadaran bahwa pembajakan terhadap suatu karya cipta merupakan suatu tindak pidana dan sama seperti tindak pidana lainnya, maka pembajakan terhadap suatu karya cipta akan dikenakan sangsi yang tegas dan nyata. Untuk mengubah visi tersebut memerlukan proses dan waktu, dan merupakan tantangan bagi pemerintah dan semua pihak yang terkait untuk dapat mewujudkannya.
Selanjutnya, harus disadari benar bahwa kelahiran UUHC tidaklah semata-mata untuk mengimplementasikan persetujuan TRIPs-WTO, tetapi lebih jauh ditujukan untuk tercapainya ketertiban dan keadilan di bidang hak cipta. Dengan demikian, kepentingan internasional dan kepentingan nasional harus senantiasa berjalan seiring, bahkan dalam banyak hal prioritas harus mengutamakan kepentingan nasional terlebih dulu.
Sebagai hukum yang baik, suatu produk hukum seperti undang-undang dalam penegakannya harus berpegang pada prinsip bahwa undang-undang tersebut harus secara optimal memberikan rasa adil dan tenteram bagi masyarakat melalui iklim ketertiban yang terpelihara secara baik, demikian pula halnya dengan UUHC.
UUHC diharapkan dapat menjadi suatu produk hukum yang baik agar dapat memberikan aturan main yang adil bagi setiap masyarakat. Dengan kata lain, seperti yang diutarakan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan untuk memberikan/mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sejumlah orang yang sebanyak-banyaknya (the greatest happiness for the greatest number).
Kebahagiaan dalam masyarakat tersebut dapat dicapai jika adanya ketertiban sebab keadilan juga tidak akan bermakna jika ketertiban dalam masyarakat tidak dapat ditegakkan. Maraknya pembajakan berbagai karya cipta dewasa ini telah memberikan contoh konkret bagaimana keadilan dan penegakan hukum telah diabaikan. Pencipta yang telah bersusah payah baik secara ekonomi maupun tenaga menciptakan karyanya dengan tidak manusiawinya, hasil ciptaan mereka dibajak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang mencari keuntungan materi di atas ketidakberdayaan pencipta.
Kasus-kasus pelanggaran hak cipta merupakan salah satu penghambat serius tercapainya tujuan UUHC. Dalam berbagai kasus pelanggaran hak cipta, tampak jelas bahwa keadilan bagi pencipta tidak tercapai dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pembajakan terhadap suatu karya cipta tersebut juga tidak tercapai.
Melalui pembajakan orang-orang yang terlibat telah diuntungkan, tetapi di sisi lain sekaligus telah merusak sendi-sendi hukum dan kehidupan masyarakat itu sendiri. Budaya pembajakan di satu sisi telah mengancam kreativitas masyarakat pencipta dan di sisi lain secara makro telah mengganggu rasa keadilan masyarakat banyak, karena budaya ini telah meniadakan persaingan sehat (fair competition) dan melahirkan makin maraknya persaingan tidak jujur (unfair competition).
Di lain pihak jika dilihat dari sudut pandang filosofis yuridis, budaya pembajakan justru perlahan tetapi pasti telah sangat mengingkari keadilan itu sendiri dan lebih parah lagi justru telah melecehkan dan menenggelamkan peran hukum sehingga tujuan hukum akan semakin sulit untuk dicapai.
Pembajakan berbagai karya cipta yang terjadi dewasa ini jelas merupakan salah satu contoh pengingkaran dan pelanggaran atas tujuan UUHC dalam rangka mencapai penegakan perlindungan hak cipta.
Langkah-langkah penertiban yang terkait dengan upaya pemberantasan pembajakan menjadi sangat penting sebab melalui masyarakat yang iklim ketertibannya terpelihara secara baik, rasa takut terhadap pembajakan dan ketidakpastian karena pelanggaran-pelanggaran hukum dapat ditekan seminimal mungkin. Petugas dan penegak hukum yang baik hanya dapat lahir di negara yang iklim ketertiban dan budaya hukumnya baik, keadaan seperti ini pada gilirannya akan mendorong terwujudnya budaya hukum yang sebenarnya sehingga keadilan itu akan semakin dekat, semakin akrab dan dirasakan oleh masyarakat.
Penegakan UUHC juga terkait dengan peran penguasa dan aparat penegak hukum sebab bagi sistem hukum secara keseluruhan, peran penguasa menjadi sangat dominan dan penting. Sebagaimana dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, kekuasaan yang tanpa batas dalam arti tidak dilingkari oleh rambu-rambu hukum akan menjelma menjadi kesewenang-wenangan. Tetapi, sebaliknya hukum yang sangat baik dan adil sekalipun tidak akan bisa tegak dan berfungsi jika tidak didukung oleh kekuasaan untuk menegakkannya.
Hukum dan kekuasaan harus selalu sejalan dan berdampingan. Kekuasaan harus menjadi pelengkap agar hukum dapat dilaksanakan dan sebaliknya hukum harus menjadi pilar untuk membatasi kekuasaan itu sediri agar tidak disalahgunakan.
Polisi dan jaksa berperan dalam menangani kasus-kasus pidana yang terkait dengan hak cipta dan terkait langsung dengan penegakan hukum di bidang tersebut di lapangan karena polisi dan jaksalah yang berhadapan langsung dengan tindakan-tindakan pelanggaran yang terjadi di masyarakat.
Polisi harus secara tegas menindak pelanggar-pelanggar tindak pidana hak cipta tanpa pandang bulu, sedangkan jaksa harus secara tanggap merespons pelanggaran-pelanggaran ini dalam bentuk pengajuan tuntutan terhadap pelanggaran di bidang hak cipta. Ketidakkonsistenan polisi dan jaksa dapat menyebabkan perkara ini tidak dapat diproses di pengadilan dan kandas di tangan kedua aparat tersebut.
Apabila kenyataan ini berjalan terus-menerus akan merupakan sisi lemah penegakan UUHC yang dapat mengakibatkan inkonsistensi yuridis di satu sisi dan terdapat aturan dengan ancaman pidana yang tinggi tetapi di sisi lain tidak dapat ditegakkan karena kelemahan aparat tersebut. Untuk mengatasi kelemahan ini perlu penegakan disiplin aparat yang dibekali idealisme yang cukup untuk menegakkan perlindungan desain industri. Untuk itulah diperlukan pembinaan SDM di bidang HKI.
Aparat di bidang HKI ini tidak hanya mencakup polisi dan jaksa saja, tetapi juga mencakup hakim, petugas bea cukai, petugas kantor pendaftaran HKI dan konsultan hukum yang menangani HKI. Pengetahuan teknis yang memadai di bidang ini di samping mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran juga sangat membantu penegak hukum secara konsisten.
Penegakan hukum di bidang hak cipta sangat dipengaruhi oleh peran objektivitas hakim dalam memutus perkara-perkara hak cipta. Hakim harus secara konsisten menegakkan hukum dalam melindungi pencipta berdasarkan prinsip-prinsip UUHC dan prinsip-prinsip TRIPs-WTO.
Jika hakim cenderung melindungi pelaku-pelaku pembajakan hak cipta di dalam negeri tanpa mengindahkan prinsip-prinsip TRIPs-WTO, hal tersebut bukan merupakan suatu hal yang positif walaupun sepintas seperti langkah yang tepat dalam melindungi masyarakat Indonesia. Hal ini perlu diwaspadai mengingat pelanggaran hak cipta yang tidak secara tegas ditindak dan tidak dihukum sesuai dengan prinsip-prinsip UUHC dan TRIPs-WTO pada gilirannya akan menjadi bumerang dan secara tidak langsung akan merugikan perdagangan internasional Indonesia, mengingat TRIPs menganut prinsip pembalasan silang.
Dengan demikian, maka penguasa dan aparat penegak hukum yang baik adalah yang mampu menyelesaikan tugas-tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan didasari rasa pengabdian untuk menciptakan iklim yang menunjang terciptanya hukum dan keadilan. Penguasa dan aparat yang konsisten dalam penegakan hukum dan pemberantasan pembajakan karya cipta akan memperoleh kepercayaan baik nasional maupun internasional.
Konsistensi penegakan UUHC menjadi sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan internasional yang semakin luntur akhir-akhir ini justru antara lain karena iklim penegakan hukum di bidang HKI yang tidak mendukung.
Lemahnya penegakan hukum di bidang HKI berakibat demikian luas bagi masyarakat. Masyarakat seolah terbudayakan untuk tidak lagi menganggap hukum sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dihormati. Masyarakat sering kali berpendirian bahwa mereka tidak perlu lagi menaati ketentuan yang terkait dengan HKI karena pembajakan sudah dianggap sebagai hal yang lumrah.
Merupakan tantangan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk dapat menegakkan UUHC dan juga merupakan tantangan bagi kita semua untuk dapat mematuhi ketentuan UUHC. Mulailah dari saat ini untuk dapat menghargai pencipta dengan bertekad untuk tidak menggunakan dan menikmati produk hasil bajakan.

Penulis doktor ilmu hukum dari Universitas Padjadjaran dengan kajian tentang desain industri.
(Dari Pikiran Rakyat Bandung)

Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual

Kita semua tahu bahwa penghormatan terhadap HAKI (intellectual property) adalah sebuah hal yang jarang ditemukan di Indonesia. Tetapi apakah HAKI itu? Empat jenis utama dari HAKI adalah:
Hak cipta (copyright)
Paten (patent)
Merk dagang (trademark)
Rahasia dagang (trade secret)

Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai empat jenis HAKI tersebut:

Hak Cipta (Copyright)
Hak cipta adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya. Pembuat sebuah ciptaan memiliki hak penuh terhadap ciptaannya tersebut serta salinan dari ciptaannya tersebut. Hak-hak tersebut misalnya adalah hak-hak untuk membuat salinan dari ciptaannya tersebut, hak untuk membuat produk derivatif, dan hak-hak untuk menyerahkan hak-hak tersebut ke pihak lain. Hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat. Hak cipta tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu.
Sebagai contoh, Microsoft membuat sebuah perangkat lunak Windows. Yang berhak untuk membuat salinan dari Windows adalah hanya Microsoft sendiri.
Kepemilikan hak cipta dapat diserahkan secara sepenuhnya atau sebagian ke pihak lain. Sebagai contoh Microsoft menjual produknya ke publik dengan mekanisme lisensi. Artinya Microsoft memberi hak kepada seseorang yang membeli Windows untuk memakai perangkat lunak tersebut. Orang tersebut tidak diperkenankan untuk membuat salinan Windows untuk kemudian dijual kembali, karena hak tersebut tidak diberikan oleh Microsoft. Walaupun demikian seseorang tersebut berhak untuk membuat salinan jika salinan tersebut digunakan untuk keperluan sendiri, misalnya untuk keperluan backup.
Contoh lain, musisi pop pada umumnya menyerahkan seluruh kepemilikan dari ciptaannya kepada perusahaan label dengan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya Michael Jackson membuat sebuah album, kemudian menyerahkan hak cipta secara penuh ke perusahaan label Sony. Setelah itu yang memiliki hak cipta atas album tersebut bukanlah Michael Jackson tetapi Sony.
Serah terima hak cipta tidak melulu berhubungan dengan pembelian atau penjualan. Sebagai contoh adalah lisensi GPL yang umum digunakan pada perangkat lunak OpenSource. GPL memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan sebuah ciptaan asalkan modifikasi atau produk derivasi dari ciptaan tersebut memiliki lisensi yang sama.
Kebalikan dari hak cipta adalah public domain. Ciptaan dalam public domain dapat digunakan sekehendaknya oleh pihak lain. Sebuah karya adalah public domain jika pemilik hak ciptanya menghendaki demikian. Selain itu, hak cipta memiliki waktu kadaluwarsa. Sebuah karya yang memiliki hak cipta akan memasuki public domain setelah jangka waktu tertentu. Sebagai contoh, lagu-lagu klasik sebagian besar adalah public domain karena sudah melewati jangka waktu kadaluwarsa hak cipta.
Lingkup sebuah hak cipta adalah negara-negara yang menjadi anggota WIPO. Sebuah karya yang diciptakan di sebuah negara anggota WIPO secara otomatis berlaku di negara-negara anggota WIPO lainnya. Anggota non WIPO tidak mengakui hukum hak cipta. Sebagai contoh, di Iran, perangkat lunak Windows legal untuk didistribusikan ulang oleh siapapun.
Paten (Patent)
Berbeda dengan hak cipta yang melindungi sebuah karya, paten melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut. Pada hak cipta, seseorang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Sedangkan pada paten, seseorang tidak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara bekerjanya sama dengan sebuah ide yang dipatenkan.
Contoh dari paten misalnya adalah algoritma Pagerank yang dipatenkan oleh Google. Pagerank dipatenkan pada kantor paten Amerika Serikat. Artinya pihak lain di Amerika Serikat tidak dapat membuat sebuah karya berdasarkan algoritma Pagerank, kecuali jika ada perjanjian dengan Google.
Sebuah ide yang dipatenkan haruslah ide yang orisinil dan belum pernah ada ide yang sama sebelumnya. Jika suatu saat ditemukan bahwa sudah ada yang menemukan ide tersebut sebelumnya, maka hak paten tersebut dapat dibatalkan.
Sama seperti hak cipta, kepemilikan paten dapat ditransfer ke pihak lain, baik sepenuhnya maupun sebagian.
Pada industri perangkat lunak, sangat umum perusahaan besar memiliki portfolio paten yang berjumlah ratusan, bahkan ribuan. Sebagian besar perusahaan-perusahaan ini memiliki perjanjian cross-licensing, artinya “Saya izinkan anda menggunakan paten saya asalkan saya boleh menggunakan paten anda”. Akibatnya hukum paten pada industri perangkat lunak sangat merugikan perusahaan-perusahaan kecil yang cenderung tidak memiliki paten.
Tetapi ada juga perusahaan kecil yang menyalahgunakan hal ini. Misalnya Eolas yang mematenkan teknologi plug-in pada web browser. Untuk kasus ini, Microsoft tidak dapat ‘menyerang’ balik Eolas, karena Eolas sama sekali tidak membutuhkan paten yang dimiliki oleh Microsoft. Eolas bahkan sama sekali tidak memiliki produk atau layanan, satu-satunya hal yang dimiliki Eolas hanyalah paten tersebut. Oleh karena itu, banyak pihak tidak setuju terhadap paten perangkat lunak karena sangat merugikan industri perangkat lunak.
Sebuah paten berlaku di sebuah negara. Jika sebuah perusahaan ingin patennya berlaku di negara lain, maka perusahaan tersebut harus mendaftarkan patennya di negara lain tersebut. Tidak seperti hak cipta, paten harus didaftarkan terlebih dahulu sebelum berlaku.
Merk Dagang (Trademark)
Merk dagang digunakan oleh pebisnis untuk mengidentifikasikan sebuah produk atau layanan. Merk dagang meliputi nama produk atau layanan, beserta logo, simbol, gambar yang menyertai produk atau layanan tersebut.
Contoh merk dagang misalnya adalah “Kentucky Fried Chicken”. Yang disebut merk dagang adalah urut-urutan kata-kata tersebut beserta variasinya (misalnya “KFC”), dan logo dari produk tersebut. Jika ada produk lain yang sama atau mirip, misalnya “Ayam Goreng Kentucky”, maka itu adalah termasuk sebuah pelanggaran merk dagang.
Berbeda dengan HAKI lainnya, merk dagang dapat digunakan oleh pihak lain selain pemilik merk dagang tersebut, selama merk dagang tersebut digunakan untuk mereferensikan layanan atau produk yang bersangkutan. Sebagai contoh, sebuah artikel yang membahas KFC dapat saja menyebutkan “Kentucky Fried Chicken” di artikelnya, selama perkataan itu menyebut produk dari KFC yang sebenarnya.
Merk dagang diberlakukan setelah pertama kali penggunaan merk dagang tersebut atau setelah registrasi. Merk dagang berlaku pada negara tempat pertama kali merk dagang tersebut digunakan atau didaftarkan. Tetapi ada beberapa perjanjian yang memfasilitasi penggunaan merk dagang di negara lain. Misalnya adalah sistem Madrid.
Sama seperti HAKI lainnya, merk dagang dapat diserahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya. Contoh yang umum adalah mekanisme franchise. Pada franchise, salah satu kesepakatan adalah penggunaan nama merk dagang dari usaha lain yang sudah terlebih dahulu sukses.
Rahasia Dagang (Trade Secret)
Berbeda dari jenis HAKI lainnya, rahasia dagang tidak dipublikasikan ke publik. Sesuai namanya, rahasia dagang bersifat rahasia. Rahasia dagang dilindungi selama informasi tersebut tidak ‘dibocorkan’ oleh pemilik rahasia dagang.
Contoh dari rahasia dagang adalah resep minuman Coca Cola. Untuk beberapa tahun, hanya Coca Cola yang memiliki informasi resep tersebut. Perusahaan lain tidak berhak untuk mendapatkan resep tersebut, misalnya dengan membayar pegawai dari Coca Cola.
Cara yang legal untuk mendapatkan resep tersebut adalah dengan cara rekayasa balik (reverse engineering). Sebagai contoh, hal ini dilakukan oleh kompetitor Coca Cola dengan menganalisis kandungan dari minuman Coca Cola. Hal ini masih legal dan dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu saat ini ada minuman yang rasanya mirip dengan Coca Cola, semisal Pepsi atau RC Cola.
Contoh lainnya adalah kode sumber (source code) dari Microsoft Windows. Windows memiliki banyak kompetitor yang mencoba meniru Windows, misalnya proyek Wine yang bertujuan untuk dapat menjalankan aplikasi Windows pada lingkungan sistem operasi Linux. Pada suatu saat, kode sumber Windows pernah secara tidak sengaja tersebar ke Internet. Karena kode sumber Windows adalah sebuah rahasia dagang, maka proyek Wine tetap tidak diperkenankan untuk melihat atau menggunakan kode sumber Windows yang bocor tersebut.
Sebagai catatan, kode sumber Windows termasuk rahasia dagang karena Microsoft memilih untuk tidak mempublikasikannya. Pada kasus lain, produsen perangkat lunak memilih untuk mempublikasikan kode sumbernya (misalnya pada perangkat lunak Opensource). Pada kasus ini, kode sumber termasuk dalam hak cipta, bukan rahasia dagang.

Wednesday, August 02, 2006

LOWONGAN KERJA




Majalah Hak Cipta, membutuhkan segera banyak karyawan/ti untuk Posisi sebagai berikut:


Wartawan
S1, Single, Wanita, usia max 26 tahun. Sehat jasmani (dibuktikan surat keterangan dokter)Punya kendaraan sendiri. Domisili di Jakarta Timur. Pernah menjadi atau bekerja sebagai wartawati dalam bidang ekonomi minimal satu tahun. Bahasa Inggris aktif. Luwes, dan berkepribadian baik. Senang dengan internet. Bisa bekerjasama dengan tim. Dapat bekerja memenuhi dead line.
Sertakan contoh tulisan anda.
Sekretaris redaksi
S1, Single, lebih disenangi lulusan ASMI, Wanita, cantik dan menarik, Tidak cacat, usia max 26 tahun. Punya kendaraan sendiri. Domisili di Jakarta Timur. Bahasa Inggris aktif. Bisa mengoperasikan komputer dalam program Word/XL dan program pembukuan ringan. Bisa mengatur/mengkoordinir pekerjaan wartawan dan staf lainnya.

Desain Grafis
S1, Wanita, usia dibatasi hingga 25 tahun, Single. Sehat jasmani.Memiliki kendaraan sendiri, dan punya kreasi dan visi dalam mengembangkan suatu ide. Mahir mengoperasikan berbagai program grafis, dan web. Dapat bekerja memenuhi deadline

Account Exekutive (AE)
S1, Wanita, cantik dan menarik. Punya kendaraan sendiri. Komunikatif, dan bisa berhubungan dengan klien-klien secara baik. Memenuhi target iklan di perusahaan. Bonus hingga Rp 30 juta per bulan, atau minimal Rp 12 Jutaan, bagi yang memenuhi kriteria perusahaan.

Pemasaran
D3, Pria/Wanita, usia dibatasi sampai 28 tahun, Sehat jasmani. Punya kendaraan sendiri. Komunikatif, sopan, dan mengerti dengan jalur birokrasi di setiap perusahaan. Bonus menanti hingga Rp 25 jutaan. Tersedia gaji tetap dan komisi yang memuaskan.

Kurir
Pria, single, Usia maximal 23 tahun. SMU, Punya kendaraan sendiri. mengerti dan tahu jalan-jalan di Jabotabek.


Silakan mengantar langsung lamaran lengkap beserta bukti karya/tulisan dan CV ke:


MAJALAH HAK CIPTA
Jl. Bambu Ori 1 No 12
(belakang SD Panjang)
Pondok Bambu, Jakarta Timur 13430

Lamaran ini ditutup 20 September 2006, cap pos.


Untuk Tenaga AE dan Marketing, langsung bawa lamaran, dan langsung di tes. Tidak melayani lamaran melalui Email.

Monday, July 31, 2006

PROFIL PERUSAHAAN

Majalah Hak Cipta adalah media informasi dan komunikasi, bagi pemilik perusahaan yang memiliki merek, logo, dan desain industri untuk mendukung trade mark dan brand kegiatan usahanya.

Terbit setiap awal bulan, majalah Hak Cipta bertujuan untuk mengumumkan kepada masyarakat brand-brand baru, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui tentang sebuah brand yang akan keluar.

Banyaknya kegiatan pembajakan merek, atau ketidak tahuan masyarakat tentang bagaimana mematenkan sebuah produk, membuat modus kejahatan merek saat ini berkembang sangat luas. Banyak merek yang sudah lama beredar di tengah masyarakat, ternyata belum didaftarkan pada direktorat Hak Kekayaan Intelektual. Merek tersebut, kemudian didaftarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Tentu saja akibatnya produk tersebut tidak boleh beredar lagi di pasaran.

Melalui media ini, kami berharap, masyarakat dapat mengetahui tentang produk dan merek-merek baru. Pantauan ini bisa memberikan masukan, tentang sejumlah produk, yang mungkin sudah ada sebelumnya, tetapi belum didaftarkan.

Jumlah produk yang didaftarkan pada HAKI per harinya mencapai ribuan jenis. Dengan mengumumkan produk-produk tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 15 tahun 2001, pasal 22, akan memberikan rasa aman sebuah brand beredar di tengah masyarakat.

Majalah Hak Cipta, memberikan kesempatan kepada semua pihak, untuk mengumumkan brand tersebut di majalah kami.

PEREDARAN

Majalah Hak Cipta beredar di kalangan pengusaha, pengambil keputusan perusahaan, dan seluruh perusahaan di Indonesia. Peredaran kami secara langganan berkala, enam bulan, dan satu tahun. Dan terbit setiap awal bulan.

Selain pada perusahaan, kami juga beredar di Toko Buku Gramedia, dan Gunung Agung, beberapa outlet di Supermarket seperti Hero, dan Mall-mall di seputar Jabotabek. Kami tidak beredar di lapak-lapak pinggir jalan, atau pada agen Koran Anda.

Untuk berlangganan, dan informasi lebih jauh tentang majalah Hak Cipta, dapat menghubungi kami pada telepon 021. 68709100, atau 021. 70101332.

Untuk mengetahui brand-brand dan desain Industri yang terdapat dan diumumkan majalah kami pada bulan September mendatang, silakan lihat: EDISI 01, dalam blogspot ini, yang akan menjelaskan informasi perusahaan. Jika ingin mengetahui lebih jauh tentang logo dan bentuknya, silakan berlangganan dan hubungi nomor tersebut, atau kirim email ke mjlhakcipta@yahoo.com

IKLAN

Setiap pengumuman ditempat kami dikenakan biaya iklan. Tarif iklan, bisa dilihat dalam seksi TARIF IKLAN, dalam blogspot ini. Pembayaran iklan tidak dilakukan tunai, tetapi melalui transver ke rekening BCA. Anda dapat mengirimkan materi iklan atau brand produk anda kepada kami melalui iklanhakcipta@yahoo.com.

Pelayanan iklan dilakukan oleh Account Exekutive kami, yang akan datang kepada pemesan iklan, yang telah mendaftarkan brand dan bentuk karya produksinya ke lembaga HAKI.

KONTAK REDAKSI

Majalah Hak Cipta

Jl. Bambu Ori 1 No 12

Pondok Bambu,

Jakarta Timur 13430

Telp. 021. 68709100, 70101332

Telp/Fax: 021. 86601223.